Presiden akan Menyosialisasikan UKP-PIP ke Masyarakat

Mata Lelaki - Presiden Joko Widodo akan mengenalkan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila secara langsung kepada masyarakat. Alasannya sederhana, unit kerja tersebut berada di bawah Presiden.

"Jadi ini adalah unit kerja yang melekat pada Presiden. Dan ini adalah satu-satunya UKP yang ada dalam pemerintahan Jokowi," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2017.Agen Bola Terpercaya

UKP-PIP tak akan berkantor di daerah. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasannya. Lagipula, Presiden Jokowi akan turun langsung menjelaskan tugas dan fungsi unit kerja yang baru dibentuk ini.

"Sebab kalau UKP turun ke bawah enggak cukup. Tetapi kalau Presiden kan bisa sampai di mana-mana," kata dia.

Presiden Jokowi resmi melantik sembilan dewan pengarah dan satu kepala UKP-PIP, Rabu 7 Juni 2017. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31/M/2017 tentang pengangkatan pengarah dan ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dewan pengarah dalam unit kerja ini ialah mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif.Agen Casino Terbaik

Kemudian, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Umum Ketua Umum Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia Sudhamek.

Sementara itu, Kepala UKP-PIP diisi oleh Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Yudi Latief.Agen Poker Indonesia Terbesar

Keputusan pembentukan unit ini melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Unit kerja ini akan berada langsung di bawah Presiden.

Unit kerja ini dibentuk atas pertimbangan aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara, yang terencana, sistematis, dan terpadu.